Page 40 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Perkembangan ekonomi yang terjadi bersamaan dengan adanya pertumbuhan penduduk
mengakibatkan permintaan kayu dan penebangan pohon di hutan meningkat pada perempat
akhir abad ke-19. Permintaan lahan pertanian juga meningkat. Demi kepentingan dunia usaha,
lahan-lahan disewakan dalam bentuk erfpah secara besar-besaran. Jalan kereta api dan tram,
dan sistem irigasi dibangun. Bangunan untuk publik menjadi lebih banyak.

Pada tahun 1897 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1897 no. 61) diberlakukan Peraturan
Hutan yang baru untuk Jawa dan Madura. Dengan peraturan itu pemerintah berusaha
memperkuat pengawasan terhadap hutan negara, terutama hutan jati. Selain eksploitasi yang
dilakukan oleh pihak swasta, juga ada kemungkinan eksploitasi oleh negara. Polisi hutan,
yang beroperasi sejak awal tahun 80-an di bawah pengawasan pejabat pemerintah,
dipindahkan kembali di bawah Dienst van het Boswezen (Dinas Kehutanan). Mulai saat itu
secara sistematis penebangan, penanaman, dan pemeliharaan hutan harus dilaksanakan
melalui rencana bisnis yang sistematis.

Pada tahun 1904 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië no. 380) Dinas Kehutanan pindah dari
Departemen BB ke departemen bidang yang baru, Departement van Landbouw (Departemen
Pertanian). Pada tahun 1913 spesialisasi yang semakin meningkat menyebabkan adanya
pembentukan bosproefstation (balai penelitian hutan). Penghapusan budidaya tanaman
pemerintah yang terakhir (kopi, tahun 1920) mengakibatkan sebagian dari lahan perkebunan
yang tidak digunakan lagi ditarik kembali ke arah hutan. Juga sebagian dari 'lahan liar'
dijadikan 'lahan peruntukan hutan’. Perubahan dari pertanian ladang ke pertanian intensif
memiliki dampak menguntungkan bagi penebangan hutan. Setelah tahun 1910 Dinas itu
memperluas kegiatannya ke Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura), terutama ke
Sumatra. Pengelolaan dan perlindungan hutan di daerah tersebut meminta lebih banyak
perhatian ketika pemerintah mulai berusaha untuk memerangi kepadatan penduduk di Jawa
dengan cara mendorong orang-orang Jawa untuk tinggal di Wilayah Luar Jawa dan Madura.
Ketika pada tahun 1927 terjadi reorganisasi pada dinas tersebut (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië 1927 no. 221), seorang penasihat ditunjuk secara khusus untuk
menangani pengelolaan hutan di Wilayah Luar Jawa dan Madura. Penasihat itu bersama
dengan kepala perusahaan jati, para kepala dinas dari masing-masing hutan kayu liar yang
dibawahinya di Jawa dan Madura, bagian penataan hutan, dan balai penelitian hutan,
kesemuanya berada di bawah Hoofdinspecteur van het Boswezen (Inspektur Kepala
Kehutanan). Pejabat itu berada langsung di bawah Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel (Direktur Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun
1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids
voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

39