Page 45 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

(Inspektur Urusan Agraria dan Kerja Wajib) menjadi Adviseur voor Agrarische Zaken en
Kolonisatie (Penasihat Urusan Agraria dan Kolonisasi).

Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, wakil inspektur Urusan Agraria selama tahun 1918-1925,
memberikan gambaran tentang kegiatan pekerjaan dinas ini. Dalam laporannya tentang
perjalanan dinasnya ke Cirebon di bagian utara Jawa (1919), ia menyatakan bahwa
peningkatan penduduk dan hutang yang tinggi berdampak negatif terhadap perkembangan
ekonomi. Tanah pertanian dijadikan agunan dalam meminjam uang. Karena pinjaman tidak
dilunasi maka ada ancaman tanah akan diambil. Kebijakan pemerintah justru terarah
membiasakan penduduk pribumi akan kepemilikan tanah individual berdasarkan warisan.
Menurut Meijer Ranneft masalah itu dapat dipecahkan dengan membagi kembali tanah
(komunal) itu, mendaftar gronduitgifte (pengeluaran tanah) itu secara teliti, mencatat hutang-
hutang, dan menyusun aturan pelunasannya. Dinas Inspeksi juga menjembatani konflik antara
pemerintah dan rakyat tentang rechtstitels op de grond (status hak atas tanah). Permasalahan
tanah yang menyangkut mesjid (goederen in de dode hand ‘barang-barang yang tidak bisa
diwariskan’) atau pertikaian tanah dalam hal lahan pertanian swasta (antara pemilik tanah dan
penduduk pribumi di satu sisi dan antara pihak-pihak itu dan pemerintah di sisi lain) juga
diserahkan kepada Dinas Inspeksi, sama halnya dengan pengalihan dari sewa tanah ke bentuk
erfpah. Dilakukan kerja sama yang erat dengan para pegawai pemerintahan Eropa dan
pribumi dan, jika mungkin, dengan perhimpunan pribumi seperti Sarekat Islam. Kegiatan
pekerjaan dari Dinas Inspeksi di daerah kolonisasi membuat inspektur menjadi anggota
Commissie voor grondbezit voor Indo-Europeanen (Komisi untuk kepemilikan tanah bagi
orang-orang Indo-Eropa) pada tahun 1931 dan Centraal Kolonisatie Comité (Komite
Kolonisasi Pusat) pada tahun 1930. Komite ini mengajukan usulan tindakan untuk mendorong
transmigrasi masyarakat pribumi ke daerah yang kurang padat penduduknya (pengeluaran
tanah dalam bentuk sewa atau erfpah).

Arsip dan sumber tercetak

1. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun
1850

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids
voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Berkas-berkas tentang pelaksanaan tugas Dinas Inspeksi dapat ditemukan dengan
menggunakan akses (indices ‘indeks’) di openbaar archief (arsip umum), dalam rubrik-rubrik
berikut:

a. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Afstand en verhuringen van land’
(Pelepasan dan penyewaan tanah); ‘Agrarische aangelegenheden’ (Urusan agraria);
‘Kolonisatiën / kolonisatie, landverhuizingen, koelies’ (Kolonisasi, emigrasi, kuli).

44