Page 44 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

4 De Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan

Agraria)

Dinas Inspeksi ini dimulai berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) 24
April 1903 no. 21. Inspektur pertama adalah S. de Graaff, yang kemudian menjadi Minister
van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) (1919-1925, 1929-1933). Di bawah perintah
direktur Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) ia harus mengawasi
penjalanan yang baik dari semua peraturan yang muncul dari Agrarische Wet (Undang-
Undang Agraria) pada tahun 1870.

Undang-undang itu memungkinkan para pengusaha swasta menyewa tanah dari pemerintah
atau penduduk pribumi atau mendapatkannya sebagai tanah erfpah. Masyarakat Indonesia
masih menyandang sifat feodal. Hukum adat, yaitu di bidang hukum kepemilikan, berbeda
secara mendasar dari Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang
didasarkan pada hukum Romawi. Oleh karena itu, tidak lama setelah pengumuman Undang-
Undang Agraria di kalangan pemerintah dianjurkan adanya pengangkatan Inspecteur
Agrarische Zaken (Inspektur Urusan Agraria). Ia tidak hanya akan sebagai pengawas dan
koordinator tetapi juga harus menjadi tempat bertanya dan juru penerang. Dalam fungsinya
sebagai juru penerang, di saat diperlukan, ia perlu menjelaskan kepada masyarakat pribumi
makna dan konsekuensi dari penyewaan tanah dengan segala hak dan kewajiban yang terkait.
Dengan cara itu diharapkan adanya jaminan keseragaman kebijakan dan dukungan bagi
masyarakat pribumi dalam bernegosiasi dengan pengusaha barat. Dengan pertimbangan
penghematan, berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 5
Desember 1872 tugas-tugas inspeksi itu didudukkan di bawah Inspecteur voor de ‘Bewaterde
Velden’ (Inspektur Lahan yang Diairi), yang terkait pada Departement van Burgerlijke
Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil).

Penataan peraturan agraria dengan cepat meluas dan menjadi lebih tidak transparan.
Persaingan yang meningkat antarpengusaha memperbesar tekanan terhadap rakyat. Para
pegawai pemerintah, yang harus menjalankan aturan-aturan itu dalam praktek,
menginterpretasikan ketentuan-ketentuan itu tidak senada dan seringkali cenderung
melindungi rakyat. Hal ini menyebabkan timbulnya pelbagai keluhan terutama dari pabrik
gula. Ketika pada tahun 1900 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-
Belanda 1900 no. 240) revisi peraturan penyewaan tanah di Jawa dan Madura diumumkan,
Algemene Secretaris (Sekretaris Umum) D.F.W. van Rees yang intensif sibuk dengan materi
ini untuk sementara diangkat menjadi pengawas atas pelaksanaan peraturan itu. Pleidoinya
yang kuat untuk mengangkat seorang pejabat khusus pada tahun 1903 dikabulkan. Inspektur
baru itu juga mendapat tugas untuk menyusun usulan guna menstimulasi pertanian dan
perkebunan kecil di antara orang (Indo) Eropa dan guna memberantas pauperisme di
kelompok ini. Pada tahun 1914 tugasnya ditambah lagi dengan mengatur ‘van
aangelegenheden betreffende de verplichte diensten’ (hal-hal menyangkut kerja wajib). Pada
pertengahan tahun 30-an gelar Inspecteur voor Agrarische Zaken en Verplichte Diensten

43