Page 46 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

b. Periode setelah 1900 (kode akses 2.10.36.011; 2.10.36.04; 2.10.36.02;
2.10.36.03): ‘Agrarische aangelegenheden / zaken’ (Hal-hal / urusan agraria); ‘Erfpacht’
(Erfpah); ‘Grond (-bezit, -rechten) / gronden’ (Kepemilikan tanah, hak atas tanah / lahan-
lahan tanah); ‘Kolonisatie (emigratie, inlandse en transmigratie)’ (Kolonisasi: emigrasi
pribumi, transmigrasi); ‘Landerijen, particuliere-’ (Kawasan tanah luas swasta).

Openbaar verbaalarchief (Arsip verbal umum) tahun 1850-1921 dapat diakses dengan
bantuan centrale indices (indeks pusat). Untuk mencari berkas-berkas tentang ‘inspectie na
1921’ (dinas inspeksi sesudah tahun 1921), akses 4de afdeling (bagian ke-4) sangat penting:
lihat kode akses 2.10.36.011.

Kemungkinan geheim- en kabinetsarchief (arsip kabinet dan rahasia) beserta serie geheime
mailrapporten (seri laporan surat rahasia) mulai tahun 1914 berisi bahan yang penting. Untuk
periode 1850-1900, lihat kode akses 2.10.02; untuk periode setelah 1900, lihat kode akses
2.10.36.051; 2.10.36.013; 2.10.36.06; 2.10.30.07.

Serie openbare Oost-Indische besluiten, besluiten van de gouverneuer-generaal (Seri
keputusan Hindia-Timur umum, keputusan-keputusan gubernur-jenderal), tahun 1850 –
Januari 1932, kode akses 2.10.02.
Untuk berkas ini, lihat keputusan 5 Desember 1872 no.13; keputusan 27 Agustus 1900 no. 12;
keputusan 26 Maret 1902 no. 26; keputusan 24 April 1903 no. 21.

2. Arsip pribadi keluarga Van Rees, 1837-1950, kode akses 2.21.301

Termasuk ini adalah berkas-berkas dari ‘D.F.W. van Rees (1863-1934), Sekretaris Umum,
anggota dan selanjutnya sebagai wakil-ketua Dewan Hindia’. Nomor inventaris 167, 168, dan
73 berisi berkas-berkas tentang ‘pengangkatan seorang Inspektur Urusan Agraria dan kegiatan
pekerjaannya’.

3. Arsip pribadi J.W. Meijer Ranneft, 1907-1967, kode akses 2.21.121

Lihat nomor inventaris 9, 11-12, 15-17.

4. Arsip Deli-Maatschappij, 1869-1967, kode akses 2.20.46

Nomor inventaris 7 berisi berkas-berkas ‘pengalihan konsesi pertanian ke erfpah, dengan
penataan peraturannya’. Hal ini termasuk dalam lapangan kerja Dinas Inspeksi Urusan
Agraria. Lihat juga Bab 37 dalam buku panduan ini.

45