Page 52 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

6 De Dienst voor Oost-Aziatische Zaken en voorgangers (Dinas

Urusan Asia Timur dan pendahulunya)

Dienst voor Oost-Aziatische Zaken / DOAZ (Dinas untuk Urusan Asia Timur) adalah badan
hukum penerus dari Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden
(Dinas Urusan Cina dan Perihal Asia-Timur). Dinas itu terbentuk sebagai hasil fusi dari dua
kantor yang beroperasi sendiri-sendiri, yaitu Kantoren voor Chinese en Japanse Zaken
(Kantor Urusan Cina dan Kantor Urusan Jepang) (Staatsblad van Nederlandsch-Indië /
Lembaran Negara Hindia-Belanda 1932 no. 583). Pemerintah Jepang tidak bisa menerima
bahwa Cina dalam nama organisasi baru itu dicantumkan secara eksplisit, sementara Jepang
berada di bawah peristilahan umum ‘Oost-Aziatische aangelegenheden’ (Urusan Asia-Timur).
Pemerintah Hindia menanggapi iritasi Jepang itu dengan serius dan pada bulan Juli 1935
bagian nama Chineesche Zaken (Urusan Cina) dihapus dari nama organisasi itu (Staatsblad
van Nederlandsch-Indië 1935 no. 311).

DOAZ adalah dinas penerangan yang atas perintah dari Direktur Binnenlands Bestuur / BB
(Pemerintahan Dalam Negeri) mengumpulkan data orang Cina dan Jepang di Nusantara dan
menggarap data tersebut untuk pemerintah. Pada tahun 30-an hidup 2 juta orang Cina dan
7.000 orang Jepang di Hindia-Belanda. Masyarakat Cina memiliki hubungan yang erat,
terorganisir dengan baik, dan menjalin hubungan dekat dalam hal keuangan dan politik
dengan negara asalnya, Cina. Di bidang ekonomi, masyarakat Cina menduduki tempat yang
menonjol. Masyarakat Jepang yang tinggal di Hindia, terutama pada tahun 30-an, sebagian
besar dipakai oleh ekspansionis Jepang dalam kegiatan spionase di Nusantara. Dampak dari
perkembangan politik antara Jepang dan Cina, yang pada tahun 1937 mengarah ke perang
juga, membuat DOAZ terpaksa beroperasi secara internasional.

Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah merasa perlu untuk mempunyai juru bahasa dan
penerjemah yang terdidik dan dapat dipercaya, yang bisa langsung menolong dalam perkara
persidangan yang menyangkut orang Cina dan juga yang bisa menerjemahkan publikasi Cina.
Sejak tahun 1860 hanya orang Eropa saja yang bisa mengikuti pendidikan resmi untuk
menjadi juru bahasa. Para juru bahasa itu harus bekerja di tempat orang-orang Cina tinggal.
Mereka ada di bawah tanggung jawab kepala pemerintahan daerah. Kepala pemerintahan
daerah itu bisa memperoleh advis tentang perihal Cina dan juga bisa meminta mereka untuk
ikut mengiringi jika ia akan melakukan perjalanan dinas. Perkembangan dunia usaha
menyebabkan tumbuhnya imigrasi buruh pekerja Cina pada masa setelah tahun 1870. Oleh
sebab itu, pemerintah menginginkan para juru bahasa itu lebih terlibat dalam urusan
pemerintahan. Pada Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tertanggal 26 April 1895 (Staatsblad
van Nederlandsch-Indië 1895 no. 135) ditentukan bahwa para juru bahasa di Nusantara akan
digantikan dengan lima pegawai pemerintah untuk Urusan Cina. Kepala baru mereka adalah
Directeur van Justitie (Direktur Kehakiman). Pada tahun 1896 (Staatsblad van Nederlandsch-

51