Page 59 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Setelah pensiun, Van den Bossche menekuni eksploitasi barang tambang. Bersama dengan
beberapa rekannya pada tahun 1882 ia mendirikan perusahaan batubara Borneo-Timur. Untuk
itu ia telah mendapat konsesi dari Sultan Kutai yang pada tahun 1864 tunduk kepada
penguasa Belanda. Pada tahun 1886 menyusul didirikannya perusahaan pertambangan
Tambang Salida (Sumatra) untuk menambang emas, perak, perunggu, dan bahan-bahan
dengan kandungan timah. Berkas-berkas di dalam arsip memberikan gambaran cara
pemerolehan konsesi-konsesi itu.

Arsip

1. Arsip pribadi J.F.R.S.. van den Bossche, 1841-1888, kode akses 2.21.030

Untuk berkas ini lihat pengantar dan nomor inventaris 11; 18; 39; 43-44; 51-54; 60; 93-94;
106; 129; 139.
Catatan: arsip itu juga berisi berkas-berkas pegawai pemerintah E.M. Francis.

2. Arsip Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) mulai tahun
1814

Informasi umum tentang tatanan, akses, dan seri khusus di dalam F.J.M. Otten (2004), Gids
voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (ING
onderzoeksgids; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Bab 16.

Laporan dan advis dari Van den Bossche dapat ditemukan dengan bantuan akses (indeks) di
arsip umum, dalam rubrik-rubrik:

a. Periode 1814-1849 (kode akses 2.10.01): ‘Binnenlandse aangelegenheden’ (Perihal dalam
negeri; ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Sumatra’.
Alat bantu penting untuk periode ini adalah Aantekeningenregisters van het Bureau
Algemene Zaken (Register Pencatatan dari Biro Urusan Umum), kemudian Bureau A
(Biro A) dan afdeling 1 (bagian 1) tentang periode sekitar 1830-1859 (kode akses 2.10.02,
nomor inventaris 9199-9201), lihat rubrik-rubrik ‘Sumatra’; ‘Banka en Billiton’ (Bangka
dan Biliton).

b. Periode 1850-1900 (kode akses 2.10.02; 2.10.10): ‘Binnenlandse aangelegenheden’
(Perihal dalam negeri); ‘Oost-Indische archipel’ (Kepulauan Hindia-Timur); ‘Banka’
(Bangka); ‘Java en Madoera’ (Jawa dan Madura); ‘Sumatra’; ‘Justitiewezen in Oost-
Indië’ (Sistem yustisi di Hindia-Timur).

Bandingkan dengan paparan rubrik-rubrik tentang periode-periode ini dalam Bab 2 ‘Het
bestuur in het binnenland (Pemerintahan dalam negeri)’.

58