Page 58 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

7 J.F.R.S. van den Bossche (1819-1889)

Jules Félicien Romain Stanislas van den Bossche (1819-1889) tumbuh di Hindia dan memilih
berkarir di Corps Binnenlands Bestuur / BB (Korps Pemerintahan Dalam Negeri). Pada tahun
1845 ia menjadi pengawas di Dataran Tinggi Padang (Pesisir Barat Sumatra), di mana ia
beberapa tahun sebelumnya sebagai tentara KNIL berperang melawan para pemberontak.
Pengangkatannya sebagai asisten-residen di daerah itu menyusul pada tahun 1852. Tiga tahun
kemudian ia meninggalkan Hindia dan pada tahun 1859 ia kembali lagi. Kemudian ia
berturut-turut menjadi residen Bangka (1859-1861), residen Besuki (1861-1862), dan
gubernur Pesisir / Pantai Sumatra Barat (1862-1869). Keanggotaannya di Raad van Indië
(Dewan Hindia) menjadi puncak karir jabatannya (1869-1871). Dewan itu memberikan advis
kepada gubernur-jenderal dan juga memiliki kewenangan ikut mengatur. Di dalam peraturan
itu ada dua anggota dewan yang berasal dari korps BB: satu untuk Jawa dan satu untuk
Wilayah Luar Jawa dan Madura.

Van den Bossche memulai karirnya pada masa Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa). Ia turut
campur dengan budidaya padi dan kopi, sewa tanah, aparat pemerintahan pribumi, dan
keadaan kesehatan masyarakat. Dari arsipnya ternyata bahwa ia memiliki banyak perhatian
terhadap adat, tata susila dan kebiasaan di Sumatra, legenda, syair, dan pelbagai sejarah
keturunan raja-raja. Ia adalah anggota dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia) dan menyumbang ke
lembaga ini antara lain bermacam model perahu dan rumah Bangka. Banyak berkas tertulis
dalam bahasa Melayu dan Arab.

Sebagai gubernur Pesisir Barat Sumatra bersama dengan mr. T.H. der Kinderen ia
mempersiapkan ordonansi umum perihal hukum. Ahli hukum Der Kinderen pada tahun 1863
diangkat menjadi komisaris pemerintah dengan tugas melakukan reorganisasi sistem hukum
di Buitenwesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Ia mulai dengan daerah terpenting, daerah
jabatan dari Van den Bossche. Kedua pegawai pemerintah itu dalam melaksanakan
pekerjaannya harus memperhatikan apa yang disebut dengan Lange Plakkaat (Plakat
Panjang), yang dinyatakan pada tahun 1833 ketika Pesisir Barat didudukkan di bawah
pemerintahan-langsung. Dalam berkas resmi masyarakat dijanjikan antara lain bahwa
pemerintah tidak akan mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah ada dan
pengadilan. Dengan bantuan gubernur, Der Kinderen berhasil menyusun peraturan bahwa
adat dan kedudukan kepala pribumi diperlakukan dengan adil. Notanya, dengan catatan dari
Van den Bossche, dapat ditemukan di dalam arsipnya.

Pelaksanaan hukum baru itu menjadikan hukum adat juga dinyatakan tertulis. Arsip itu berisi
suatu kumpulan peraturan adat Minangkabau dan Palembang, dengan penjelasan sejarah
(1851).

57