Page 71 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Jawa dan Madura menyebabkan munculnya Grondhuurordonnantie (Ordonansi Penyewaan
Tanah) yang baru (Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda
1895 no. 247). Ketika Ordonansi itu ditinjau kembali (Staatsblad van Nederlandsch-Indië
1900 no. 240), maka Van Rees untuk sementara ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaannya.
Ia mendesak agar pekerjaan itu dilakukan oleh seorang ahli. Penataan aturan agraria semakin
meluas dan kompleks: berbagai interpretasi merongrong keseragaman kebijakan. Pada tahun
1903 pleidoinya dikabulkan dengan didirikannya Inspectie voor Agrarische Zaken (Dinas
Inspeksi untuk Urusan Agraria).

Berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) 2 Desember 1901 no. 18 Van
Rees mendapat perintah untuk meneliti tindakan-tindakan mana yang dapat diambil
pemerintah untuk memberantas pauperisme di antara orang-orang Eropa yang ‘kurang baik’
di Jawa dan Madura. Termasuk kelompok itu adalah para tentara KNIL yang direkrut di
Belanda dan sesudah masa dinasnya menetap di Hindia, dan anak-anak yang ‘tidak resmi’
dari jalinan hubungan antara ayah Eropa dan ibu Cina atau pribumi.

Bukanlah untuk pertama kali masalah ini mendapat perhatian yang resmi. Orang-orang (Indo)
Eropa yang miskin ini merugikan posisi terpandang dari kelompok masyarakat Eropa di
Hindia. Arsip itu memuat dua penelitian awal (1902) dari komisi Van Rees dan laporan akhir
(1903). Di dalamnya disebutkan antara lain anjuran untuk pengadaan lebih banyak sekolah
yang baik; penempatan orang-orang papa itu dalam fungsi pekerjaan pemerintahaan yang
rendah, dalam ketentaraan, angkatan laut; pendirian koloni-koloni pertanian; pemberantasan
atas pemeliharaan selir di tangsi-tangsi. Inspecteur voor Agrarische Zaken (Inspektur Urusan
Agraria) yang baru diangkat, juga mendapat tugas untuk mengajukan permohonan guna
menstimulasi pertanian dan perkebunan kecil di antara orang-orang (Indo) Eropa yang miskin.
Dengan didirikannya Indische Partij (Partai Hindia) pada tahun 1912 yang justru
mendapatkan banyak pengikut orang Indo-Eropa, masalah pauperisme mendapat suatu
dimensi partai politik.

Pada tahun 1903 Van Rees diangkat menjadi Directeur van Binnenlands Bestuur / BB
(Direktur Pemerintahan Dalam Negeri). Ia mengkombinasikan fungsi ini dengan
pekerjaannya pada Sekretariat Umum hingga pada tahun 1908 ia menjadi anggota dan tidak
lama kemudian wakil ketua (1908-1914) dari Raad van Indië (Dewan Hindia). Dewan itu
adalah dewan penasihat tertinggi di Hindia dan memiliki wewenang ikut mengatur, yang
terakhir ini dalam menjalankan Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara)
pada tahun 1925. Dilihat secara formal pengangkatan ini sesuai dengan tradisi: satu anggota
dewan berasal dari administrasi pusat.

Sesudah kembali di Belanda (1914) Van Rees masih menjabat fungsi di Koloniaal Instituut
(Institut Kolonial; sekarang disebut Tropeninstituut) dan Volkenbond (Perhimpunan Rakyat).

70