Page 79 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

13 L.C. Westenenk (1872-1930)

Dalam bukunya Hoe wij Insulinde besturen (Bagaimana kita memerintah Insulinde /
Kepulauan Hindia, 1913-14) wartawan J. Bekaar menulis satu bab tentang ‘een vriend der
Dajaks’ (seorang teman Dayak), seorang controleur-woudloper (pengawas-penjelajah hutan)
yang menyimpan tembakau pipanya dalam sebuah tengkorak harimau. Di balik sosok itu,
terutama bukan sebutannya, tersembunyi Louis Constant Westenenk (1872-1930), anak laki-
laki pengusaha kopi di Semarang, yang memulai karir pemerintahannya pada tahun 1893 di
Westerafdeling van Borneo (Bagian Barat Borneo) yang masih primitif. Setelah lima tahun ia
dipindah ke Sumatra. Di sana ia berturut-turut menjadi controleur (pengawas) di Sumatra’s
Westkust (Pantai Barat Sumatra) dan di Aceh (1897-1909), asisten-residen di Padangse
Bovenlanden (Dataran Tinggi Padang) (1909-1910), residen di Bengkulu (1915-1920) dan
Palembang (1920), dan gubernur di Sumatra’s Oostkust (Pantai Timur Sumatra) (1920-1924).
Ia mengakhiri karir Hindianya sebagai anggota Dewan Hindia (1924-1925), dewan penasihat
tertinggi dari gubernur-jenderal: di dalam dewan ini, menurut aturan, duduk seorang mantan
pegawai pemerintahan dari Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura).

Westenenk sebagai pengawas Pantai Barat Sumatra berhadapan dengan kerusuhan pada tahun
1908. Sebabnya terletak pada penghapusan budidaya kopi wajib (yang telah lama tidak
rendabel) dan pelaksanaan pajak pendapatan. Perlawanan terhadap tindakan ini disulut oleh
para kepala rakyat dan sekte mistik Islam (tarekat). Oposisi mendasarkan diri pada Plakat
Panjang yang dikeluarkan pada tahun 1833 ketika daerah itu ditempatkan di bawah
pemerintahan langsung. Di dalam plakat itu pemerintahan menjamin hak rumah tangga dan
politik dari masyarakat dan menjanjikan tidak akan memungut pajak. Menekan
pemberontakan itu memakan jiwa sejumlah orang muslim. Ketika keadaan kembali tenang,
Westenenk meminta pendapat kepada Mohammedaanse schriftgeleerden (para ahli tafsir)
apakah pemberontakan itu bisa dianggap sebagai perang agama yang sah. Para ahli tafsir itu
menyangkalnya: menurut mereka pemberontakan itu tidak sah dan tidak tepat, dan pajak yang
31
dikenakan harusnya langsung dibayar. Dalam notisi yang tak bertanggal , Westenenk
menulis bahwa jihad (perang suci) menurut ajaran Islam tetap diperbolehkan. Tentang hal itu
ia mendasarkan diri pada penelitian yang terbit di tahun 90-an mengenai orang-orang Aceh,
yang dilakukan oleh ahli Islam Chr. Snouck Hurgronje, yang kemudian menjadi Adviseur
voor Inlandse Zaken (Penasihat untuk Urusan Pribumi). Pernyataan dari para ahli tafsir itu
menjadi titik tolak bahwa untuk sementara tidak ada perang suci kalau keadaan sosial-politik
menguntungkan bagi para kafir (orang tidak beragama). Kebencian terhadap kafir dan
fanatisme menjadi berkurang sebagai dampak pengaruh Eropa yang meningkat. Westenenk
merasa malu harus menyatakan bahwa wij (kita orang barat) oleh para orang muslim dicap
sebagai minderwaardige wezens (makhluk yang rendah) dan bahwa korban orang muslim
menurut hukum Islam murni adalah martir.

31
Lihat arsipnya.
78