Page 98 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

18 G. Jansen (1894-1978)

Pada tahun 1914 Gerard Jansen (1894-1978) berangkat ke Hindia-Belanda. Dia mulai sebagai
landmeter (juru pengukur tanah) pada kantor kadaster kotapraja Bandung (Jawa Barat) dan
lima tahun kemudian menjadi kepala Gemeentelijk Bureau voor Grondzaken (Biro Urusan
Tanah Kotapraja) yang baru didirikan di Medan (Sumatra).

Pada tanggal 1 Januari 1919 Medan menjadi daerah yang diperintah secara langsung. Sebelum
itu, Sultan Deli adalah pemilik tanah di situ. Oostkust van Sumatra (Pantai Timur Sumatra),
termasuk Deli, pada paruh kedua pertengahan abad ke-19 berkembang maju. Di wilayah itu
bermukim pengusaha-pengusaha (tembakau) Eropa: salah seorang di antaranya adalah J.
Nienhuys, pendiri Deli Maatschappij (1869). Para pengusaha mengambil tenaga kerja dari
Cina dan bagian lain dari Kepulauan Nusantara. Seorang pengusaha kelahiran Cina, Tjong A
Fie, berhasil mengumpulkan harta jutaan dan menjadi Regeringsadviseur voor Chinese Zaken
(Penasihat Pemerintah Urusan Cina) yang penting. Pemerintah kolonial mengikuti jejak dunia
usaha. Pada tahun 1873 Kesultanan Deli masuk dalam wilayah baru dari Oostkust van
Sumatra / SOK (Pantai Timur Sumatra), dengan Medan sebagai ibukota (1887).

Diperkenalkan westers recht en westerse regelgeving (hukum dan peraturan barat), pada
awalnya terutama untuk 'orang asing': Orang Eropa, Orang Timur Asing, dan setelah tahun
1909 juga ‘pribumi’ yang bukan rakyat dari sultan. Di wilayah itu mereka menduduki posisi
eksteritorial. Dalam berjalannya waktu, kesultanan semakin disesuaikan dalam pemerintah
kolonial. Dalam proses itu peraturan yang berkaitan dengan tanah memainkan peran yang
menentukan. Awalnya ‘orang asing’ yang membutuhkan tanah untuk mendirikan perusahaan
atau untuk membangun rumah, harus membuat perjanjian sendiri dengan sultan. Dengan
adanya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870, memungkinkan
pemberlakuan sistem sewa dalam bentuk erfpah. Dalam pelaksanaan hukum ini, pegawai
pemerintah mempunyai peran mengontrol dan mengkoordinasi, untuk melindungi penduduk
pribumi. Untuk Deli, hal itu berarti bahwa grondovereenkomsten (perjanjian tanah) yang
sudah dibuat antara 'orang asing' dengan sultan, mulai tahun 1887 harus disetujui oleh kepala
pemerintahan daerah dan harus dicatat oleh pengawas dalam register umum yang khusus.
Konsesi tanah itu disebut controleursgrants (hibah pengawas). Pajak tanah selanjutnya harus
dibayarkan kepada pengawas: uang itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Mulai
tahun 1909 Sultan Deli hanya boleh memberikan konsesi tanah kepada rakyatnya sendiri;
konsesi tanah itu disebut sultansgrants (hibah sultan).

Atas dasar Decentralisatiewet (Undang-Undang Desentralisasi) tahun 1903, Medan pada
tahun 1909 menerima status sebagai gemeente (kotapraja), dengan gemeenteraad (dewan
kotapraja) (1912) dan seorang burgemeester (walikota) sendiri ( 1918). Namun, tanah di
tempat itu masih menjadi milik sultan. Perundingan antara pemerintah Hindia dengan
zelfbestuurder (pemimpin wilayah yang otonom) itu membawa dampak bahwa sultan

97