Page 89 - Buku Kemdikbud Ki Hadjar Dewantara
P. 89
Maret 1913 nomor 1. Dasar penolakannya adalah adanya pasal
111 yang seharusnya tidak boleh ada dalam Anggaran dasar
Indische Partij, karena organisasi ini merupakan partai politik
yang saat itu dilarang oleh pemerintah kolonial. Isi pasal 111
adalah tentang “Tujuan organisasi yaitu mendorong kepentingan
lahir dan batin para anggotanya di setiap bidang dan pertumbuhan
serta kemakmuran Hindia Belanda melalui sarana sah yang
ada dan berusaha menghilangkan semua keterbelakangan dan
ketentuan umum yang menghambat pencapaian tujuan itu, dan
pembentukan lembaga serta ketentuan yang bermanfaat bagi
tujuan itu”. Pasal ini dianggap krusial karena dapat merusak
tatanan yang sudah ditanamkan oleh pemerintah kolonial di
wilayah koloni Hindia Belanda. Kedua, alasan penolakannya
pemberian status hukum adalah karena Indische Partij dianggap
bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan penelokanan
12
itu, DD akan segera pergi ke Belanda untuk menghadap ke Majelis
Rendah untuk mengadukan penolakan pendirian Indische Partij
setelah menghadap Gubernur Jenderal bersama dengan TM dan
Van Ham. Dua hari setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur
13
Jenderal, anggota Indische Partij berkumpul di Gedung Cabang
Bandung. Hadir dalam rapat itu DD, Mr. Brunsveld van Hulten,
12. Lihat “Koloniale Zaken” dalam De Sumatera Post, 25 maret 1913
lembar ke-2 dan “RIP” dalam De Preanger Bode”, 20 Maret 1913,
lembar ke-1. Lihat pula De Sumatra Post 19 Maret 1913 lembar ke-2
yang berjudul “De regeering en de IP”.
13 Lihat “De Indische Partij” dalam De Sumatra Post, 15 Maret 1913
lembar ke-2. Koran ini mengutip berita yang sudah dimuat terlebih
dahulu di Koran De Express.
Jejak Soewardi Soerjoningrat 89
