Page 134 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

kemudian dilakukan perbaikan dan dituangkan dalam sebuah
Berita Acara serta hasilnya akan mempengaruhi nilai akhir
dari Appraisal. Untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar
pelaksanaan musyawarah. Oleh karena itu, kewenangan untuk
melakukan perubahan nilai besaran ganti kerugian, secara
hukum selanjutnya ada pada Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara, manakala pihak yang berhak
mengajukan permohonan keberatan besaran ganti kerugian di
Pengadilan Negeri.

Kesembilan, Bentuk Ganti Kerugian (GK) Pengadaan Tanah.

Pasal 34;

(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
a. uang;

b. tanah pengganti;

c. pemukiman kembali;
d. kepemilikan saham; [Penjelasan Otentik: Yang dimaksud
dengan “Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan
saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan
pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait dan/
atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antar
pihak.] atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian
dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali,
kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
[Terkait PP sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 34 ayat

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 105