Page 133 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Ketentuan Pasal 34 UUCK ini memberikan penekanan dan
perhatian serius kepada Panitia Pengadaan Tanah terhadap
2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bahwa Nilai dan besaran ganti
kerugian kepada pihak yang berhak mendapatkan ganti
kerugian dihitung berdasarkan Nilai pada saat diumumkannya
Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Gubernur atau Bupati/
Walikota. Oleh karena itu, appraisal/penilai dalam melakukan
penilaian atas tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda lain
yang dapat dinilai, karena sebagaimana nanti tertuang dalam
daftar nominatif yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana
Pengadaan Tanah, harus memperhitungkan uang tunggu atau
solatium yaitu jeda waktu antara tanggal penetapan SK Penlok
sampai dengan waktu dilaksanakan penilaian oleh appraisal.
Mengapa demikian, karena tidak mungkin nilai ganti kerugian
objek pengadaan tanah diperoleh secara final, sedangkan
proses Inventarisasi dan Identifikasi oleh Satgas A dan B
sedang berlangsung. Sementara Penilaian objek Pengadaan
Tanah oleh Appraisal dilakukan setelah keluar hasil kegiatan
identifikasi berupa daftar nominatif pihak yang berhak beserta
objek yang akan diberikan ganti kerugiannya yang ditetapkan
oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah. Kedua, Dikarenakan
hasil penilaian oleh Appraisal terhadap nilai besaran ganti
kerugian objek pengadaan tanah ditegaskan dalam Pasal
34 ayat (3) UUCK bersifat final dan mengikat, membawa
konsekuensi hukum Panitia Pengadaan Tanah tidak memiliki
otoritas/kewenangan melakukan perubahan besaran nilai
ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Appraisal, kecuali
berdasarkan penelitian dan pencocokan antara daftar nominatif
(hasil kegiatan Satgas A dan B) dengan data kenyataan/riil di
lapang, terdapat perbedaan (kelebihan/kekurangan), yang

104 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa