Page 128 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Kelima, Konsultasi Publik. Konsultasi Publik merupakan
tahapan ke-II dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan sesuai UU
Nomor 2 Tahun 2012. Dalam tahap ini setelah rangkaian
konsultasi publik ditempuh/dilakukan akan menghasilkan
produk hukum Penetapan Lokasi (Penlok) yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
UU Nomor 11 Tahun 2020 melakukan perubahan terkait
pelaksanaan Konsultasi Publik tersebut dan menuangkan
dalam Perubahan Pasal 19 dan menambah Pasal ini dengan
Pasal 19B dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 19:

(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan
dari:
a. Pihak yang Berhak; (Catatan: Penjelasan tentang Pihak
Yang Berhak, antara lain: a. pemegang hak atas tanah; b.
pemegang hak pengelolaan;)

b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan
c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.

(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola
Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Pengguna Barang
Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang
terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana
pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat
yang disepakati.

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 99