Page 123 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 123
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi
dan UMKM;
d. kemudahan berusaha;
e. dukungan riset dan inovasi;
f. pengadaan tanah;
g. kawasan ekonomi;
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek
strategis nasional;
i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j. pengenaan sanksi.
Pengaturan secara lebih rinci substansi pengadaan tanah
terdapat pada BAB VIII Pengadaan Tanah, Bagian Kesatu,
Umum Pasal 122 s/d Pasal 123, Bagian Kedua, yang berjudul
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Dalam ketentuan Pasal tersebut melakukan redaksional
Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2012 sehingga menjadi:
(1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib
mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek
Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan,
tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan
atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah,
94 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
