Page 122 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 122
adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses
berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong
peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu
membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;
d. kebersamaan adalah bahwa penciptaan kerja dengan
mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro,
kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-
sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat; dan e.
kemandirian adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil,
dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap
mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.
Pasal 2 ayat (2) UUCK menegaskan bahwa selain
berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas
lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-
undang yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka asas
sebagaimana diterapkan dalam penyusunan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tetap berlaku dan mengikat. Azas-azas
tersebut adalah: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan;
d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan;
h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan.
Kedua Ruang Lingkup, dalam Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 disebutkan khususnya pada Pasal 4 yang
mencantumkan substansi terkait Pengadaan Tanah. Pasal
4, menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-
Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang
meliputi:
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 93