Page 121 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

secara komprehensif, dengan mengetahui asas hukum, dapat
menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum. Merealisasi
ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari
hukum positif dan penerapannya.

Mertokusumo dalam Yuliandri (2010) menyebutkan bahwa
Asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik
adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan
bagi penuangan isi Peraturan, ke dalam bentuk dan susunan
yang sesuai/sejalan, tepat dalam penggunaan metodenya,
serta mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang
telah ditentukan. Pembentukan peraturan perundang undangan
yang berlaku saat ini berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,
sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan, yang mulai berlaku pada
tanggal 4 Oktober 2019.

Asas hukum yang digunakan dalam penyusunan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. pemerataan hak,
yaitu bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga
negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. kepastian hukum
adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan
penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem
hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-
undangan dengan pelaksanaannya; c. kemudahan berusaha

92 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa