Page 116 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

mengikat. Perbedaan mendasar dari UU 2 Tahun 2012 ini
dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yakni di dalam
mengatur ganti kerugian memberikan ketentuan bahwasanya
ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. UU
ini juga memberikan kejelasan terhadap norma baru peralihan
hak atas tanah dimana hal ini memiliki sifat mendasar yang
tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya
yakni pencabutan hak atas tanah tidak dapat dilakukan
secara mudah, peraturan ini memberikan solusi bahwasanya
konsinyasi dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan negeri
(Pamuncak 2016).

Perbedaan mendasar UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan
peraturan sebelumnya yakni PP 65 Tahun 2006, ialah dalam
hal pemberian ganti rugi pada PP 65/2006 menyatakan bahwa
Ganti kerugian adalah penggantian terhadap kerugian baik
bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan
tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,
dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang
dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari
tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan
tanah, sementara di dalam UU Nomor 2/2012 menyatakan
ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Kata
“layak dan adil” tidak ada penjelasan yang spesifik, namun
dalam penjelasan Pasal 2 Huruf b memperjelas asas keadilan
yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada
Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga
mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan
kehidupan yang lebih baik (Pamuncak 2016).

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 87