Page 114 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 36/2005 ini menuai
banyak kritik dan protes dari banyak kalangan, dikarenakan
pengaturan yang ditetapkan lebih mencerminkan pemerintahan
yang otoriter. Kehadiran Perpres 36/2005 di era reformasi ini tidak
jauh berbeda dengan sistem pengaturan pengadaan tanah di
masa Orde Baru (Malik 2008; Faturrahim 2015). Beberapa point
yang ditetapkan dalam Pepres 36/2005 menjadikan pengadaan
tanah belum bersifat adil diantaranya dalam hal pengadaan
tanah sebagaimana diatur dalam pasal 2 menegaskan bahwa
dalam pelaksanaan pengadaan tanah maka pemerintah dapat
melalui 2 (dua) mekanisme yakni a). melalui pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah; b) melalui pencabutan hak atas
tanah. Mekanisme dalam hal pencabutan hak atas tanah ini
mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun
1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-
benda yang ada di atasnya. Mekanisme pencabutan hak atas
tanah ini tentunya bertentangan dengan prinsip hukum negara,
yakni negara mendasarkan pada konstitusi yang ditetapkan
dengan memegang prinsip pengakuan, penghormatan dan
perlindungan hak asasi manusia (Faturrahim, 2015).

F. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Peraturan ini memberikan revisi terhadap Perpres 36
Tahun 2005 yang menuai kritik dari berbagai pihak. Sehingga
dalam peraturan ini menegaskan terhadap aspek: pengertian
dan ruang lingkup pembangunan untuk kepentingan umum
dan memberikan batasan yang clear antara pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dengan pengadaan tanah selain
untuk kepentingan umum. Penegasan terhadap pengaturan
ganti rugi juga diatur lebih lanjut melalui Perpres 65/2006

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 85