Page 118 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Lembaga penitipan pada Lembaga Pengadilan Negeri dilandasi
oleh adanya sifat keperdataan dengan adanya permasalahan
hutan piutang. Sementara di dalam pengadaan tanah termasuk
dalam perbuatan hukum administrasi, sehingga apabila
menggunakan konsinyasi maka secara regulasi keputusan
tersebut kurang tepat. Wahanisa (2019) juga menyebutkan
bahwasanya mekanisme konsinyasi merupakan cara yang
bertentangan dengan asas perolehan tanah, dimana telah
disebutkan dalam memperoleh tanah tidak dibenarkan adanya
bentuk paksaan dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan
menerima ganti kerugian yang tidak disepakati oleh pemilik
tanah.

H. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dinamika perkembangan persoalan yang muncul dalam
pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan, mendorong
pengambil kebijakan untuk melakukan revisi atau perubahan
terhadap peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun
2012. Sehubungan dengan itu Pemerintah menindaklanjuti
dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) masing-
masing Nomor 40 Tahun 2012, Nomor 99 Tahun 2014, Nomor 30
Tahun 2015, dan Nomor 148 Tahun 2015, serta Perpres Nomor
62 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN masing-masing Nomor 5 Tahun 2012, Nomor 2
Tahun 2013, Nomor 6 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2020 serta
peraturan perundang-undangan di tataran teknis lainya, seperti
Perpres Nomor 32 Tahun 2020 Jo. Perpres Nomor 66 Tahun
2020. Dinamika keterkaitan regulasi dan kebijakan terkait
substansi di bidang pengadaan tanah tersebut disajikan dalam
bentuk Gambar 11 sebagai berikut:

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 89