Page 115 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

ini yakni bentuk ganti rugi berupa kerugian fisik dan non fisik
yang dapat memberikan kelangsungan hidup lebih baik dari
tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena dampak
pengadaan tanah. Perubahan peraturan perundang-undangan
terkait pengadaan tanah ini sangat terkait dengan istilah
kepentingan, perubahan pengertian kepentingan umum
mendasarkan peraturan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Ruang lingkup Kepentingan Umum Berdasarkan
Peraturan Perundangan

Keppres Perpres Perpres
UU 20/1961 Inpres 9/1973
55/1993 36/2005 65/2006
Kepentingan Kepentingan Kepentingan Kepentingan Kepentingan
publik, bangsa, seluruh sebagian sebagian
kepentingan negara, lapisan besar besar
bangsa masyarakat, masyarakat, masyarakat masyarakat,
dan negara, publik dan dibatasi 3 dengan
kepentingan pembangunan (tiga) kriteria, batasan
bersama merupakan merupakan
masyarakat kegiatan kegiatan
dan yang: 1) yang
kepentingan/ dimiliki dilakukan
tujuan pemerintah atau akan
pembangunan 2) dilakukan dimiliki oleh
pemerintah 3) pemerintah
tidak mencari atau
keuntungan pemerintah
daerah
Sumber: UU 20/1961, Inpres 9/1973, Keppres 55/1993, Perpres 36/2005, Perpres 65/2006.
G. Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012

Hadirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 memiliki kelebihan
apabila dibandingkan dengan pengaturan yang sebelumnya
berlaku di Indonesia, kekuatan diberlakukannya peraturan
perundang-undangan ini yakni adanya kekuatan hukum yang

86 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa