Page 111 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 111
Saat ini sebagian masyarakat beralih profesi sebagai nelayan
dengan memanfaatkan sumberdaya air di sekitar waduk untuk
budidaya ikan air tawar. Pembangunan waduk juga mengubah
kondisi sosial budaya masyarakat salah satunya yakni sebelum
adanya pembangunan waduk, masyarakat melakukan tradisi
berupa persembahan panen padi melalui upacara ‘Dewi Sri’,
namun saat ini sudah tidak ada lagi karena masyarakat beralih
profesi sebagai nelayan (Surjono 2015). Dari berbagai kajian
menunjukkan bahwasanya pengadaan tanah di Kedungombo
ini menyisakan kemiskinan bagi warga terdampak dan sebagai
masyarakat hanya bisa bertahan di tengah kemiskinan karena
terbatasnya lahan garapan maupun hilangnya pekerjaan serta
asset tanah sebagai modal utama untuk bertahan hidup
(Novandi dkk, 2019).
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
Keputusan ini setidaknya mampu menjawab sebagian
problematika sebagaimana tersebut di atas, sekaligus
mencabut Permendagri No. 15 Tahun 1975 yang merugikan
masyarakat secara luas dan hanya menguntungkan bagi pihak-
pihak tertentu khususnya pihak swasta. Keputusan Presiden
Nomor 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini mengubah istilah
pembebasan tanah menjadi istilah pelepasan atau penyerahan
hak atas tanah. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwasanya
pihak yang berwenang melaksanakan pengadaan tanah
adalah Panitia Pengadaan tanah yang dibentuk oleh Gubernur,
dan di dalam pelaksanaannya setiap pengadaan tanah yang
dilaksanakan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
yang telah ditetapkan. Di dalam Keppres ini juga memberikan
82 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
