Page 106 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

besaran uang ganti kerugian yang merugikan masyarakat
menjadikan pembangunan waduk ini cukup kontroversial.

Mengapa kontroversial? Dari catatan aspek hukumnya
sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2263.K/Pdt/1991
tanggal 18 Juli 1993, sebagai upaya hukum banding yang
ditempuh oleh masyarakat yang terdampak terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang 117/Pdt/G/1990/PN.Smg,
tanggal 17 Desember 1990 melalui Putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah Nomor 143/Pdt/1991/PT. Smrg tanggal
9 April 1991: Hakim Majelis Kasasi MA RI menyatakan bahwa
ketentuan dan jiwa dari PMDN Nomor 15 Tahun 1975 yang
digunakan untuk menyelesaikan kasus ini, Gubernur dalam
memutuskan ganti ruginya dilakukan secara sepihak, tanpa
adanya musyawarah untuk mufakat dengan cara pemilik
tanah, serta pelaksanaannya tidak dijalankan secara sukarela
oleh para pemilik tanah, melainkan dengan penekanan, maka
hal ini merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”, dimana para
pihak, khususnya pihak pemilik tanah yang dirugikan berhak
memperoleh uang ganti rugi baik materiil maupun inmateriil.
Lembaga hukum konsinyasi eks ketentuan Pasal 1414 sampai
dengan 1404 BW/KUH Perdata Pasal 809-811 R.V yang
digunakan dalam rangka penawaran diikuti pembayaran dengan
penitipan uang ganti kerugian pembebasan tanah, sedangkan
pihak pemilik tanah menolak, secara yuridis tidak mengandung
arti bahwa pemilik telah kehilangan hak atas tanahnya atau
dengan kata lain, bahwa Pihak yang berhak masih mempunyai
hak atas tanahnya. Pembebasan hak atas tanah eks. PMDN
Nomor 15 Tahun 1975 merupakan perbuatan hukum tentang
pemindahan hak atas tanah dari pemilik/pemegang hak kepada
pihak yang memerlukan tanah. Dengan demikian perbuatan itu

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 77