Page 101 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 101
13. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan
umum.
Dalam pelaksanaannya meskipun sudah ditetapkan 13
item tersebut, presiden masih memiliki kewenangan dalam
menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang memiliki sifat
kepentingan umum di luar 13 hal tersebut.
Keberadaan peraturan No. 9 Tahun 1973 yakni pada pasal
3 memberikan peluang kepada pihak swasta untuk melakukan
pencabutan. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan
dengan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961. Dikarenakan kita
ketahui bahwasanya perusahaan-perusahaan swasta dalam
hal melaksanakan pengadaan tanah berorientasi pada
kepentingan profit untuk perusahaan bukan untuk masyarakat
secara umum. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945. Beberapa kelemahan di dalam peraturan
ini termasuk di dalam UU Nomor 20 Tahun 1961 ialah tidak
adanya perlindungan hukum kepada masyarakat yang sifatnya
preventif. Pada pasal-pasal dan penjelasan peraturan ini
tidak disebutkan adanya akses terhadap masyarakat untuk
menyatakan pendapat ataupun keberatan dalam proses
pengadaan tanah (Firmansyah 2014).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan-ketentuan
mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Munculnya peraturan
ini memiliki alasan bahwasanya diberlakukannya pembebasan
tanah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk
usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh instansi
pemerintah maupun oleh swasta (Permendagri No. 15 Tahun
72 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
