Page 102 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

1975, bagian Menimbang). Dalam peraturan ini ditegaskan
bahwa pembebasan tanah yakni melepaskan hubungan hukum
yang semula terdapat diantara pemegang hak/bangunan
atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi (Kartono
1979). Namun di dalam peraturan ini memiliki kelemahan
diantaranya adanya azas bagi pemerintah untuk dan segala
upaya membantu penyediaan tanah yang diperlukan untuk
swasta dalam membangun proyek-proyek tanpa mengabaikan
kewajiban memberikan perlindungan kepada pemilik tanah,
pengaturan ini sekaligus memberikan dorongan kepada swasta
dengan berbagai fasilitas. Kondisi ini tentunya memberikan
kesempatan bagi swasta untuk mendapatkan tanah untuk
usaha ataupun perluasan dan pengembangan usahanya
yang hanya bermanfaat untuk pihak tertentu, bukan untuk
kepentingan masyarakat secara luas.

Mahfud MD (1998: 295) Peraturan Mendagri Nomor 15
Tahun 1975, memiliki kelemahan, yaitu tidak memberikan
jalan keluar atau solusi, jika ternyata musyawarah yang
dilakukan tidak menghasilkan kata sepakat. Tetapi jika hal
tersebut terjadi, maka prosedur onteoigening berdasarkan
UU Nomor 20 Tahun 1961 dapat ditempuh, meskipun dengan
konsekuensi memakan waktu yang lebih lama. Disamping itu
PMDN Nomor 15 Tahun 1975 ini secara hierarki Peraturan
perundang-undangan haruslah didasarkan pada UU atau
peraturan yang lebih tinggi yang dijadikan induknya. Oleh
karena itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa PMDN
Nomor 15 Tahun 1975 dapat dinyatakan batal demi hukum jika
ditinjau dari materi/Substansinya. Hal ini terkait dengan doktrin
pembatasan wewenang bagi badan negara untuk membuat
produk UU dalam arti materiil, PMDN sudah melanggar

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 73