Page 99 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

dilakukan oleh Presiden mendasarkan pada pertimbangan
dari beberapa Menteri terkait (Sufriadi, 2013). Di dalam bagian
penjelasan UU Nomor 20 Tahun 1961 disebutkan bahwa:

…..Oleh karena kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan
perseorangan, maka jika tindakan yang dimaksudkan itu memang benar-
benar untuk kepentingan umum, dalam keadaan yang memaksa yaitu jika
jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, haruslah
ada kuasa pada pemerintah untuk mengambil dan menguasai tanah
yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan dengan cara mengadakan
pengambilan hak sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-
undang Pokok Agraria tersebut di atas…
Peraturan ini menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan, dan pengaturan serta pembatasan
mengenai kepentingan pembangunan yang seperti apa serta
oleh siapa dan untuk siapa ini tidak diatur lebih lanjut secara
detail. Adanya kalimat yang menyatakan bahwasanya Presiden
dalam keadaan memaksa dapat mencabut hak-hak atas tanah
dan benda-benda yang ada di atasnya ini menegaskan bahwa
presiden memiliki kewenangan yang sangat luar biasa pada
masa itu. Pencabutan terhadap hak atas tanah pada masa
itu juga pernah dilakukan oleh presiden melalui Keppres No. 2
Tahun 1970 di daerah Kecamatan Taman Sari atau yang dikenal
dengan kompleks Yen Pin.
2. Periode lahirnya PP Nomor 39 Tahun 1973, Inpres No. 9
Tahun 1973

Peraturan Pemerintah ini hadir sebagai pengaturan lebih
lanjut dari UU No. 20 Tahun 1961 yakni mengatur tentang
penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan tinggi sehubungan
dengan adanya Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-
benda yang ada di atasnya. Sementara peraturan yang mengatur

70 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa