Page 98 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

untuk pemukiman yakni tidak tersedianya akses jaringan
transportasi, keterbatasan fasilitas dasar seperti air bersih
maupun jaringan listrik, serta keterbatasan fasilitas sosial/
fasilitas umum menjadikan masyarakat menderita dan
mendapat kehidupan baru yang kurang layak (Rachmawan,
2016). Selain itu lahan yang tersedia untuk lokasi transmigrasi
yang dijanjikan oleh pemerintah masih berupa hutan belantara
yang cukup menyulitkan masyarakat dalam hal mengolah
lahan menjadi sumber bahan pangan maupun sebagai
sumber penghidupan. Terbatasnya peralatan dan tiadanya
teknologi tepat guna yang disertakan dalam transmigrasi
justru menyebabkan kesengsaraan baru bagi masyarakat yang
dipindahkan karena pengadaan tanah.

Pada masa pemerintahan Orde baru ini beberapa peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan terkait pengadaan tanah
meliputi:

1. Periode 1961 – 1972
Pada periode ini lahirlah pengaturan pengadaan tanah
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas tanah dan Benda-benda yang
ada di Atasnya, dalam UU tersebut menyatakan bahwa
untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa,
negara serta kepentingan bersama rakyat dan kepentingan
pembangunan setelah mendengar keputusan Menteri Agraria,
Menteri Kehakiman, dan Menteri yang berkaitan, Presiden
dalam keadaan memaksa dapat mencabut hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, sehingga dalam
UU ini memberikan argumen bahwasanya demi kepentingan
pembangunan maka pencabutan hak atas tanah dapat

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 69