Page 93 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Pasca kemerdekaan pengaturan terkait agraria, khususnya
pengadaan tanah tertulis di dalam UUPA diantaranya terdapat
dalam Pasal 2 ayat (2) tentang Hak Menguasai Negara meliputi
beberapa butir yakni:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang, bumi, air dan ruang angkasa.

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara manusia dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

Penetapan Hak menguasai Negara pada Pasal 2 ayat (2)
UUPA digunakan untuk sebesar-besar mencapai kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Penetapan Hak
Menguasai Negara ini juga menggantikan asas domain yang
berlaku dalam Agrarische Wet. UUPA memberikan suatu sikap
bahwa untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
tidak pada tempatnya menempatkan posisi Negara bertindak
sebagai pemilik tanah. Menurut Penjelasan UUPA, Negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memang bukan
pemilik, melainkan bertindak selaku badan penguasa yang pada
tingkatan tertinggi menguasai bumi, air dan ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Maka lebih
tepat, jika Negara ditempatkan dan dipersonifikasikan sebagai
seluruh rakyat seperti yang dikemukakan oleh Notonagoro,
10
yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

64 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa