Page 90 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Reksodihardjo digantikan oleh Soewahjo Soemodilogo.
Berikutnya Hasil RUU Panitia Jakarta, diajukan ke DPR pada
tanggal 24 April 1958 yang dikenal dengan Rancangan
Soenarjo yang kebetulan saat itu beliau menjabat sebagai
Menteri Agraria. Dalam perkembangan berikutnya dibentuk
Panitia Ad Hoc yang diketuai oleh A.M. Tanbunan dan diberi
masukan serta saran dari berbagai kalangan antara lain Ketua
MA Wirjono Prodjodikoro, dan dari Seksi Agraria UGM diketuai
oleh Notonagoro. Ketika dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959 yaitu berlaku Kembali UUD 1945, draf Rancangan UU
ditarik kembali oleh Pemerintah pada tanggal 23 Mei 1960,
dikarenakan penyusunannya didasarkan pada UUDS 1950, dan
baru diundangkan melalui proses Panjang pada tanggal 24
September 1960.

Jika ditelusuri dari aspek sejarah terkait pembentukan
Kementerian Agraria, menurut Bibit Suprapto (1985: 134)
dimulai sejak dibentuknya Kabinet Sukiman-Suwiryo yang
memegang kekuasaan dari tanggal 27 April 1951 s/d 3 April
1952) Presiden Sukarno telah mengangkat Mr. Gondokusumo
sebagai Menteri Agraria dengan program kerja membuat dan
melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka
pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat.
Memperbaharui hukum agraria dengan kepentingan petani.
Kabinet Sukiman-Suwiryo ini kemudian digantikan oleh Kabinet
Wilopo-Prawoto (3 April 1952 s/d 30 Juli 1953). Meskipun pada
masa kabinet ini tidak terdapat Kementerian Agraria, tetapi di
program kerjanya masih mencantumkan untuk melanjutkan
usaha perubahan agraria. Periode berikutnya, digantikan
oleh Kabinet Ali-Wongso-Arifin (30 Juli 1953 s/d 12 Agustus
1955). Pada era Kabinet Ali ini dibentuk lagi Kementerian

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 61