Page 85 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

pemerintah yang lama. Jika Pemerintah Pendudukan Militer
Jepang, menyatakan bahwa badan atau aturan yang ada pada
masa Pemerintahan Hindi Belanda tetap berlaku, maka semua
badan dan aturan yang ada tersebut telah berubah menjadi
badan atau aturan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang,
bukan lagi badan atau aturan Pemerintah Hindia Belanda.
Dari uraian di atas, dapat ditarik garis benang merahnya
secara hukum terhitung sejak Pemerintah Hindia Belanda
menyerah dan menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah
Pendudukan Militer Jepang, maka sejak itu pula tidak ada
lagi badan-badan atau aturan Pemerintah Hin dia Belanda di
Indonesia, yang ada adalah badan-badan dan aturan Pemerintah
Pendudukan Militer Jepang.

Bagaimana dengan penyerahan kekuasaan Pemerintahan
Pendudukan Militer Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14
Agustus 1945? Karena secara fakta dan kenyataan yang ada
kekuasaan sejak tanggal 14 Agustus 1945 pemerintahan
masih tetap dilaksanakan oleh Pemerintahan Pendudukan
Militer Jepang atas nama Sekutu, sehingga eksistensi Sekutu
beserta badan atau aturan yang ada secara hukum tidak ada
relevansinya dengan badan atau aturan sebagaimana dimaknai
oleh Ketentuan Peralihan UUD 1945, meskipun Sekutu sebagai
pemenang perang.

Oleh karena itu, ketentuan Aturan Peralihan Angka Romawi
II UUD 1945 harus dimaknai bahwa ada 2 sumber badan yang
ada dan aturan yang ada pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu:
1) semua badan negara (pemerintahan) yang berasal dari masa
Pemerintahan Hindi Belanda yang tetap dibiarkan berlaku oleh
Pemerintah Pendudukan Militer Jepang; 2) semua badan dan

56 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa