Page 83 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 83
Terdaftar dalam perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2002/PN.Wts.
Perdamaian (Akta Perdamaian) 17 Oktober 2002 masyarakat
mendapat kompensasi Rp. 300 Juta, yang dipinjami oleh
Pemda Kabupaten Kulonprogo.
C. Pasca Kemerdekaan: 17 Agustus 1945 sampai dengan
diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA-
Orde Baru
Penjajahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama
3,5 abad (± 350) tahun diikuti penjajahan oleh Pemerintah
Jepang dengan Tentara/Militer Dai Nippon-nya selama ± 3,5
tahun tentunya membawa kondisi perekonomian semakin
memburuk. Hukum Agraria kolonialis dengan mendasarkan
Asas Verklaring sebagaimana diatur Agrarische Wet 1870
menunjukkan keinginan untuk meraup keuntungan bagi
penjajah dan berkarakter eksploitatif, dualistik, feodalistik,
maka masuk akal dan wajar jika sebagian besar rakyat/
masyarakat Indonesia setelah menapaki era kemerdekaan 17
Agustus 1945 menuntut adanya suatu pembaruan terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang Agraria.
Dengan telah ditetapkannya UUD Negara RI Tahun
1945 pada tanggal 18 September 1945, sesuai ketentuan
Peralihan Pasal Angka Romawi II UUD 1945 yang menyatakan
bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih
berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini:” Bagir Manan (2007: 6-8)
ketentuan Peralihan II UUD 1945 tersebut secara kesejarahan
harus dimaknai dalam termin waktu, yaitu: pada tanggal 18
Agustus 1945. Empat hari sebelumnya yaitu tanggal 14 Agustus
1945 Pemerintah Kerajaan Jepang menyerah tanpa syarat
54 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
