Page 87 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

481 tentang Pengembalian Tanah-Tanah Partikelir menjadi
Tanah Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Pengertian
Tanah Partikelir adalah tanah “eigendom” di atas mana
pemiliknya sebelum Undang-undang ini (UU No. 1 Tahun
1958) mempunyai hak-hak pertuanan atau landheerlijke
rechten (mengandung sifat dan corak istimewa dengan
hak-hak kenegaraan) sehingga timbul kesan ada Negara
kecil dalam Negara. Tidak termasuk tanah Partikelir
adalah Tanah Swapraja dan tanah eigendom biasa milik
daerah-daerah Swatantra. Menurut Boedi Harsono (2005),
“Tanah Swatantra yang luasnya lebih dari 10 bouw include
dalam pengertian tanah partikelir.” Hak Pertuanan: hak
untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta
memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan
kepala-kepala umum sebagaimana yang disebut dalam
Pasal 2 dan 3 Stb. 1880 No. 150 serta Pasal 41-43 Stb.
1912 Nomor 422. Hak untuk menuntut kerja paksa atau
memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk
sebagaimana diatur dalam Stb. 1912 No. 422 Pasal 30-
35, 37; Hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang
berupa uang atau hasil tanah dari penduduk sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 16-27 dan 29 Stb. 1912 Nomor
422; Hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut
biaya pemakaian jalan dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46-47 Stb. 1912 No. 422; 24 Hak-
hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/atau adat
setempat, sederajat dengan apa yang di atas. Status
Tanah Partikelir: Terhitung sejak berlakunya UU Nomor 1
Tahun 1958 (13 Januari 1958) demi kepentingan umum

58 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa