Page 84 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

kepada Sekutu. Dengan demikian secara hukum berakhirlah
pemerintahan pendudukan Militer Jepang terhadap Indonesia
dan terjadi kekosongan kekuasaan, dan kemudian disusul oleh
Ir. Soekarno-Drs. Moh Hatta memproklamasikan Kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sementara kita tahu bahwa
sejak 8 Agustus 1942 (Kalijati), Pemerintah Belanda secara
hukum maupun kenyataan pemerintahan Hindia Belanda
sebagai bagian dari Kerajaan Belanda di Indonesia juga telah
berakhir.

Telah diuraikan di awal, sesuai Ketentuan Peralihan II UUD
1945 tersebut, maka yang masih berlaku adalah “semua badan
negara dan Peraturan” pada jaman Pendudukan Militer Jepang.
Jika ditelusuri lebih lanjut, berdasarkan Osamu Seirei Nomor
2 Tahun 1942: Pemerintah Pendudukan Militer Jepang masih
memberlakukan badan-badan dan tetap berlakunya aturan-
aturan dari masa Pemerintahan Hindia Belanda, kecuali yang
telah diganti atau dihapus oleh Pemerintahan Militer Jepang.
Dengan demikian terdapat 2 kategori, eksistensi badan-badan
negara dan Peraturan yang ada yaitu: Pertama, badan -badan
negara dan Peraturan dibentuk Pemerintah Pendudukan
Militer Jepang; Kedua, yang berasal dari masa Hindia Belanda
yang dinyatakan berlaku oleh Pemerintah Pendudukan Militer
Jepang.

Secara hukum ketentuan peralihan harus dimaknai bahwa
badan-badan atau aturan-aturan tetap berlaku adalah badan-
badan dan Peraturan yang ada tersebut sebagai badan-badan
dan aturan-aturan yang ada dari negara atau pemerintah
yang baru, bukan lagi dari badan atau aturan dari negara atau

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 55