Page 82 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 82
Hukum Tanah Pada Masa Pemerintah Balatentara Jepang,
Politik penjajahan Jepang menjadikan Indonesia sebagai garis
pertahanan pangan dan logistik dalam Perang Dunia (PD) II
melawan Sekutu. Pembongkaran tanah-tanah onderneming
untuk ditanami petani dengan tanaman pangan, penipuan
distribusi tanah untuk rakyat, pembebasan paksa ribuan
hektar tanah rakyat untuk pembangunan lapangan terbang dan
bangunan-bangunan militer merupakan bentuk-bentuk praktek
kekejaman dari Jepang. Pembagian Wilayah Komando Militer
Jepang: Jawa Madura; Sumatera dikontrol dari Singapura;
Indonesia bagian Timur; Berdasarkan Undang-undang Bala
tentara Jepang No. 1 Tahun 1942 (Osamu Sirei), dimaklumatkan
bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan
semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku tetap
dinyatakan berlaku, kecuali apabila bertentangan dengan
peraturan Pemerintah Militer Jepang.
Kontribusi yang paling penting dilakukan Pemerintah
Balatentara Jepang yakni dihapuskannya dualisme Peradilan
sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk semua
golongan penduduk (kecuali untuk orang-orang Jepang).
Hooggerechtshof = Saiko Hoin. Raad van Justice = Koto
Hoin, Landraad = Tiho Hoin. Landgerecht = Keizai Hoin.
Reggenschapsgerecht = Ken Hoin, Districhtsgerecht= Gun Hoin,
dan Residentiegerecht dihapuskan. Unifikasi fungsi 29 kejaksaan
ke dalam Kensatzu Kyok, sebagai contoh: Penyelesaian Kasus
Tanah Tegal Buret Lokasi: Kelurahan Kranggan Kecamatan
Galur Kabupaten Kulonprogo DIY; Pihak berperkara: Kodam IV
Diponegroro (Tergugat) melawan Warga Pemilik Letter C An.
Karto Pramono Cs. (13 Orang) (Penggugat) yang menguasakan
kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta;
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 53
