Page 81 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

hak Indonesia atas tanah, dan oleh karenanya berpindah
menjadi tanah-tanah Negara Bebas (dahulu namanya g.g. vrij
staatsdomein), sedangkan sebaliknya yang masih tertulis atas
nama pemiliknya semula, tanah tersebut secara yuridis kembali
kepada pemiliknya. SE Dirjend Agraria Departemen Dalam
Negeri No. Agr.40/25/13 Tanggal. 13 Mei 1953: Penetapan
jumlah uang tambahan ganti kerugian kepada pemilik semula
atau ahli warisnya yang sah, sekarang tanah tersebut tetap
menjadi Milik Negara dengan perhitungan: 1) Harga tanah
(tidak termasuk bangunan dll) pada waktu pengambilalihan,
ditaksir berapa, misalnya Rp. A; 2) Berapa ganti kerugian yg
telah diterima, misalnya Rp. B; 3) Rp. Berapa persen (%) dari
Rp. A; 4) Taksiran harga sekarang Rp. C; 5) Uang tambahan GK
ditetapkan (100- x)% dari Rp.C 28 dengan maksimum 20 %.
Tanah-tanah yang dikembalikan kepada pemilik semula atau
ahli warisnya yang sah: Pengembalian GK ditetapkan x % dari C
dengan maksimum 50 % dan minimum Rp. B, Nilai uang Djepan
tidak di Kurs. Penyelesaian terhadap tanah yang diambil oleh
Pemerintah Pendudukan Balatentara Djepang ditetapkan paling
akhir Tahun 1953, jika tuntutan/klaim diajukan telah lewat,
maka Pemerintah tidak akan memperhatikan lagi. SE Mendagri
Nomor 593/111/Agr. Tahun 1983 dan SE Menteri Negara
Agraria/Ka. BPN Nomor 500-1255 Tgl. 4 Mei 1992. Kepada
masyarakat atau Pemilik semula atau ahli warisnya yang sah
untuk mengajukan klaim atau tuntutan GK pada pemerintah
paling lambat akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu
tersebut, Pemerintah tidak lagi melayani atau memperhatikan.
Dipersilahkan untuk menyelesaikan melalui Pengadilan. ICW
(hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5
(lima) tahun.

52 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa