Page 80 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Departemen Dalam Negeri No. Agr.40/25/13 Tgl. 13 Mei 1953
tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh
Pemerintah Pendudukan Djepang; SE Mendagri No. H.20/5/7
Tgl. 9 Mei 1950 Selama waktu pendudukan oleh Pemerintah
Bala Tentara Djepang (Dai Nippon) di berbagai tempat di
seluruh 27 daerah telah terjadi pengambilalihan tanah-tanah
dari penduduk Indonesia asli maupun tanah-tanah yang
tercatat dengan hak barat baik dengan atau tanpa pemberian
kerugian kepada pemiliknya. Tanpa melalui prosedur menurut
peraturan yang ada untuk kepentingan militer, kebaktian demi
kemenangan akhir peperangan suci; Penetapan besarnya ganti
kerugian dilakukan oleh sebuah Komisi; Kondisi di bawah
paksaan, ketakutan, ancaman (morele dwang); Sekarang tanah-
tanah tersebut, ada yang masih digunakan untuk kepentingan
semula, umum (negara), diterlantarkan, ada yang digunakan oleh
orang-orang tertentu yang tidak berhak; Kebijakan Pemerintah
RI, pada prinsipnya terhadap tanah yang diserahkan dengan
rasa paksaan, ketakutan dapat diberikan atau dikeluarkan lagi
atau dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya
yang sah dengan dibebani kewajiban mengembalikan uang
ganti kerugian yang dahulu telah diterimanya kepada Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Ordonnantie Hotel
yang sah tidak menginginkan lagi atau tidak ada lagi, dan
atas tanah tersebut Pemerintah tidak memerlukan lagi untuk
kepentingan umum (negara), misal untuk Kantor Pemerintah,
Jalan Negara dll., maka dapat diberikan kepada orang lain
(pihak lain) dengan hak Indonesia, sedang besarnya uang
pembelian ditetapkan menurut keadaan sekarang.

Status Tanah yang telah diberikan ganti kerugian, maka
dianggap sebagai tanah yang telah dibebaskan dari hak-

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 51