Page 76 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 76
yang berkuasa ialah panglima tentara (Fadli & Kumalasari,
2019). Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Jepang ini
berpengaruh terhadap kepemimpinan yang sifatnya diktator
sehingga semua kegiatan masyarakat yang berbau politik
dihentikan di masa ini.
Penjajahan yang dilakukan Jepang dengan masa yang lebih
pendek yakni hanya 3,5 tahun menerapkan sistem pemerintahan
melalui konsep Gunsereii melalui “Osamu Seirei” dimana dalam
konsep tersebut menjelaskan bahwa “Semua hukum dan
undang-undang, pemerintah dan kekuasaan dari pemerintahan
yang terdahulu, selagi tidak bertentangan dengan aturan
Pemerintahan Tentara Jepang, untuk sementara waktu tetap
berlaku”. Sistem hukum yang diterapkan Pemerintahan Jepang
tersebut tentunya tidak merubah nasib masyarakat Indonesia,
kondisi yang ada justru semakin merugikan masyarakat pribumi,
dimana tanah yang sebelumnya telah digarap dan diusahakan
oleh masyarakat mendasarkan pada aturan tersebut tanah-
tanah pribumi dapat dilakukan pencabutan secara paksa.
Dalam sejarah menyebutkan bahwasanya perebutan
kekuasaan dari tangan penjajah Belanda yang sudah
berlangsung ratusan tahun ke tangan Jepang pada awalnya
disambut baik oleh masyarakat karena adanya propaganda
yang menyebutkan bahwasanya Jepang merupakan saudara
tua dari Indonesia, dan merasa sama-sama dari Asia. Melalui
propaganda tersebut masyarakat berharap bahwa pemerintahan
Jepang dapat mengusir penjajahan Belanda dan membantu
Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan (Nugraha &
Utomo, 2018). Namun harapan masyarakat hanyalah impian
belaka, karena pada masa itu pemerintahan Jepang sedang
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 47
