Page 71 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Sementara untuk pencabutan hak atas tanah dalam kondisi
darurat, tahapan yang harus ditempuh lebih singkat.

Sutendi (2007: 22-25), khusus dalam rangka pencabutan hak
atas tanah untuk keperluan tata ruang kota, Pemerintah Hindia
Belanda mendasarkan pada ketentuan Stadsvormingsordonantie
(SVO) yang terdiri dari 5 bab dan 54 pasal sebagaimana
diatur dalam (Stb. 1948 No. 168) tertanggal 28 Juli 1948 Jo.
Stadsvormings Verordenin (SVV) dalam (Stb. 1949 Nomor 40)
tentang Pembentukan Kota yang berkaitan erat dengan ruang
dan tanah. Kedua peraturan tersebut, baik SVV maupun SVO
bertujuan untuk memberikan landasan hukum perencanaan
kota khususnya karena tuntutan yang cepat dan efisien dalam
menata Kembali daerah-daerah yang terkena bencana perang
dan dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menaruh
harapan, bahwa dengan menguasai tanah di kota-kota akan
mendorong dan menunjukkan kemampuan Pemerintah untuk
mengendalikan secara sah pemerintahan Kolonialisme di Bumi
Indonesia.

Menurut Koeswahyono (2012: 24-26), Pembebanan
pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah sebagai lembaga
administrasi berdasarkan pengaturan yang bersifat lokal
(local ordonantie) dan Stagemeente Ordonantie (SO) produk
pemerintah kolonial Belanda, Kebijakan tersebut tertuang
dalam SKGJ Nomor 2 tertanggal 3 Oktober 1949, isi dan
ketentuannya berlaku untuk 12 Kota di Pulau Jawa dan 1 Kota
di Sumatera, serta 1 Kota di Kalimantan. 9

9 Kota tersebut adalah Jakarta, Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang,
Padang, Palembang, Banjarmasin, Cilacap, Tangerang, Bekasi, Kebayoran dan Pasar

42 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa