Page 75 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

dibekali pengetahuan dan ketrampilan pemerintahan sipil.
Mereka diberangkatkan dari tanah airnya yakni dari negeri
Jepang dengan menyeberangi lautan luas, sebagai bala-tentara
pemberani yang senantiasa setiap saat sudah siap untuk mati
(Kamikaze). Dengan sumpah yang dipegang teguh oleh mereka
sebagai militer demi menjunjung raja Jepang (Tenno Heika)
dengan konsep pemahaman bahwa mereka yang melawan
adalah musuh. Cara kerja sistem hukum pemerintahannya
terstruktur rapi dari atas sampai tingkat paling bawah (grass
root). Sementara bentuk hukum yang diterapkan oleh penguasa
Jepang di Nusantara dikenal dengan Osamu Serei (Hukum
pemerintahan militer yang diterapkan untuk masyarakat sipil)
salah satunya produk hukum berupa UU Nomor 1 Tahun 1942
yang mulai diberlakukan pada tanggal 7 Maret 1942. Meskipun
ketentuan peralihan, pada Pasal 3 UU tersebut, masih mengakui
badan-badan pemerintahan, kekuasaan dan hukum serta
undang-undang dari pemerintah yang terdahulu (Belanda)
tetap sah dan berlaku, asal tidak bertentangan dengan Aturan
Pemerintah militer Jepang

Beralihnya penguasaan dari zaman Belanda ke zaman
Jepang tidak membuat sistem pengaturan terhadap
pembebasan lahan (sebutan pada masa lampau)/pengadaan
tanah menjadi lebih baik, justru pengaturan terhadap pengadaan
tanah masih tetap sama atau dapat dikatakan lebih buruk.
Perbedaan yang sangat mencolok terhadap pengaruh di masa
Hindia Belanda dengan Pemerintahan Jepang terletak pada
sistem pemerintahan yang ditetapkan, dimana pemerintahan
Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan sipil
sehingga yang berkuasa ialah Gubernur Jenderal sementara
pemerintahan Jepang menerapkan sistem militer sehingga

46 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa