Page 72 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 72
Sistem pengaturan pengadaan tanah pada masa /era
Kolonial ini tentunya sangat merugikan pihak yang menguasai
tanah ataupun pihak yang sebelumnya telah memiliki ataupun
yang telah mengusahakan tanah. Masyarakat pribumi dan
masyarakat petani kecil tentunya menjadi pihak yang sangat
dirugikan dengan adanya pembebasan lahan di masa ini.
Sistem pengambilan tanah secara paksa dan perampasan
tanah melalui kekerasan, ancaman dan intimidasi sangat
kental sehingga masyarakat tidak memiliki perlindungan
dalam hal keadilan terhadap akses tanah. Tidak adanya sistem
dan mekanisme yang adil terhadap ganti kerugian terhadap
tanah-tanah masyarakat yang sebelumnya mereka kuasai dan
mereka usahakan menimbulkan kesengsaraan dan meluasnya
kemiskinan di masa penjajahan Belanda. Beberapa praktik
pembebasan tanah dan praktik perbudakan yang dilakukan
pada masa kolonial untuk pembangunan diantaranya disajikan
pada Gambar 1.6 dan 1.7 berikut:
Minggu. Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1949, kemudian ditindaklanjuti dengan
SE Mendagri Nomor 18/2/6 kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 1 Tahun
1976 tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dengan Bidang Tugas
Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum yang diberlakukan di
Seluruh Kota Indonesia. (Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan
Ruang Di Indonesia (Problematika Antara Teks Dan Konteks), UB Press, Malang, 2012.
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 43
