Page 67 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 67
Kotapraja (melakukan penyelidikan secara khusus tentang
status tanah, dll) harus melakukan dan membuat apa yang
diperlukannya;
12. Pasal 15 dalam Bijblad tersebut, jika tidak tercapai
kata sepakat/persetujuan dengan orang-orang yang
berkepentingan atau dalam pelaksanaan penyerahan/
pelepasan hak atas tanahnya dijumpai banyak keberatan,
maka Pejabat (Gubernur selaku Ketua dan pejabat lainya
sebagai anggota), mengajukan usul untuk menggunakan
pencabutan hak atau tindakan-tindakan lain terhadap tanah
atau hak-hak yang diperlukan.
13. Penyerahan Berita Acara, Gambar Tanah tersebut kepada
pejabat yang bersangkutan, dan Daftar-Daftar A dan B, serta
Salinan dari Surat panitia, disampaikan kepada Gubernur
untuk disimpan sebagai Arsip dan untuk dikirimkan pula
kepada Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.
14. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah melakukan
pengawasan untuk pembalikan nama, atau hak-hak atas
nama Pemerintahannya hak-hak yang telah dihapus, serta
pen coretan, pencatatan hak-hak yang telah dihapus. Apabila
dalam waktu tenggang 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
Daftar A, maka Kepala Jawatan PT harus memintakan
perhatian Gubernur dan pejabat lainnya menjalankan
tentang sebab-sebab keterlambatannya, pemberitahuan
harus diulangi setiap 2 (dua) bulan sampai pembalikan
nama, pencoretan atau pencatatan itu dilaksanakan atau
diurungkan.
Dengan demikian, berdasarkan kedua Bijblad No. 11372
jo Bijblad No. 12746, kewajiban dari para aparat pejabat
38 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
