Page 63 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

d. Seorang pejabat Ahli Bangunan dari Kantor Bangunan
(sebagai Anggota) jika di atas tanah tersebut ada/berdiri
bangunan;
e. Seorang Pejabat dari Pamong Praja (sebagai Anggota),
manakala tanah-tanah yang akan dibebaskan mempunyai
kedudukan hukum khusus/tertentu seperti: Tanah Partikelir,
6
Tanah Keluarga, Tanah Swapraja, Tanah Perdikan, dll);
7
8
f. Seorang pejabat Penilai Tanah (sebagai Anggota)

6 Tanah Partikelir adalah tanah eigendom yang memiliki sifat dan corak istimewa,
dengan adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan (hak pertuanan dan
landererlijk rechten), seperti turut menentukan kepala kampung, dapat menuntut kerja
rodi, mengadakan pungutan-pungutan atas jalan. Tanah-tanah ini telah dihapus dengan
UU No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan status tanahnya menjadi tanah
Negara. (Sarjita, 2021: 8).
7 Zelfbestuur Grond (Tanah Swapradja). Tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Swapradja
yaitu tanah-tanah di daerah yang diperkenankan untuk terus melakukan hak memerintah
sendiri berdasarkan politik kontrak (Polietike Contracten: Lange 9 Contract Corte
Contract/Kontrak Pendek) dan disebut dengan Zelefbestuurendelandschappen.
Contoh: di Kasultanan Deli (Sumatera), Kerajaan Surakarta (Kasunanan dan
Magkunegaraan), Kerajaan Yogyakarta (Kadipaten dan Kasultanan). Zelfbestuur Grond-
Zelefbestuurendelandschappen. Berdasarkan Diktum Keempat Huruf A dan B UUPA,
hak-hak atau wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas
Swapradja yang masih ada pada saat berlakunya UUPA demi hukum hapus dan beralih
kepada Negara. Berdasarkan Pasal Indische Staaregeling Pasal 21, terhadap tanah-tanah
Swapradja tidak berlaku ketentuan Domein Verklaring.Khusus di DIY telah berlakukan
UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam Pasal 32 UU tersebut telah
ditegaskan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman sebagai Badan
Hukum dan diberi kedudukan untuk menyandang Hak Milik dengan proses Konversi.
(Sarjita, 2021: 9).
8 Sarjita (2021: 29-31) Pengaturan Desa Perdikan: Pengaturan Desa Perdikan Resolusi
Pemerintah Hindi Belanda tanggal 24 Mei 1836 No. 30 12 penggantian kepada Desa
Perdikan yang meninggal, calon diajukan oleh Pegawai-Pegawai Pemerintah dari anak-
anak lelaki atau keturunan lainnya, jika tidak ada dipilih dari sanak saudaranya yang
paling dekat atau dari para ulama yang terkemuka (Sistem geneologis atau ikatan darah);
Staatsblad 1853 No. 77 Desa dibebaskan dari kewajiban membayar pajak; Staatsblad
1878 No. 47 Kepala Desa Perdikan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal;
Governement Besluit tanggal 13 September 1887 Nomor 3 (Bisjblad No. 4738) yang
memperbaharui Bijblad 4027 dan 4028) Dengan Bijblad Nomor 7847 pada tahun 1912

34 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa