Page 59 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 59
c. bagi tanah-tanah hak adat yang di luar wilayah gemeente:
Pajak Bumi atau Landrente.
Prosedur untuk memperoleh bukti Pajak (Verponding
Indonesia-nya) dan tahapannya dapat dilihat pada Gambar 1.5
sebagai berikut:
Gambar 1.5. Proses perolehan atau lahirnya Hak Atas Tanah
(Eigendom) menurut Hukum Barat dan Bukti Pajaknya
(Verponding)
Sumber: Olahan Data Sekunder, 2021.
Di masa/era penjajahan Kolonial Hindia Belanda, itulah
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikenal dengan
istilah pencabutan hak yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan,
yaitu:
Pertama, Gouvernements Blesluit (Keputusan Gubernur/
Pemerintah) tanggal 1 Juli 1927 Nomor 7 (Bijblad Nomor
30 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
