Page 56 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun, bahkan dimungkinkan untuk
menyewa tanah-tanah milik rakyat dengan jaminan yang kuat
pula. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang memberikan
jaminan kepastian hukum tersebut, sehingga mengalir pemodal
besar swasta dari Negara Belanda ke Bumi Indonesia.

Agrarische Wet mempunyai tujuan yang memberikan
jaminan hak-hak atas tanah terhadap rakyat asli Indonesia.
Sementara tujuan Agrarische Besluit, antara lain:

a. Melindungi hak-hak atas tanah rakyat asli;

b. Memberikan kesempatan kepada rakyat asli untuk
memperoleh hak tanah baru (Agrarische Eigendom); 5
Terhadap Penduduk Pribumi yang memiliki Agrarische
Eigemdom disertai bukti pajak berupa Verponding Indonesia,
maka kalau ada seorang pribumi/penduduk asli yang tunduk
pada Hukum Adat setempat, dapat memperoleh hak atas tanah
yang tunduk pada Hukum Barat, yaitu nanti diberikan dengan

5 Berdasarkan Ketentuan Konversi Angka Romawi II UUPA (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan: (1) Hak-hak atas tanah yang memberi
wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1
seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, yaitu : hak agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas
druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende
erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun
juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika
yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21. Jo. Pasal
19 PMA Nomor 2 Tahun 1960, PP Nomor 10 Tahun 1961, PMPA Nomor 2 Tahun 1962,
Pasal 14 ayat (1) beserta Penjelasannya dari PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 60 dan 76
PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997, Jo. Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, Jis. Permen
ATR/Ka. BPN Nomor 7 Tahun 2019 disertai bukti pajaknya berupa Verponding Indonesia
akan dikonversi (ditegaskan) menjadi Hak Milik, jika pemegang/subjek hak atas tanahnya
berkewarganegaraan Indonesia (WNI) tunggal. Hak agrarische Eigemdom tersebut,
memang dikhususkan untuk penduduk pribumi.

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 27