Page 57 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

title Agrarische Eigemdom dan dikenakan pajak yang dibuktikan
dengan Verponding Indonesia serta dapat dikonversi/ditegaskan
menjadi Hak Milik. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Penjelasan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan
Menteri Negara Agraria/Ka. Badan Pertanahan Nasional
(PMNA/Ka. BPN) Nomor 3/1997 pada Pasal 60 (Pendaftaran
tanah Sistematik) dan Pasal 76 untuk Pendaftaran Tanah
Sporadik), Jis. Peraturan Kepala Badan (Perkaban) Nomor 8
Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor
7 Tahun 2019, maka dapat dikonversi dengan Penegasan Hak
kepada Pemegang Verponding Indonesia menjadi Hak Milik
sepanjang statusnya kewarganegaraannya si empunya adalah
Warga Negara Indonesia (WNI) berkewarganegaraan tunggal.

Proses perolehan hak barat atas tanah (eigendom) tersebut,
pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda: bagi mereka yang
tunduk pada Hukum Barat/Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata)/Burgerlijke Wetboek (BW), mempunyai
tanah Rv Eigendom dan berada di Daerah Perkotaan dikenakan
kewajiban membayar Pajak (namanya Verponding Eropa),
sedangkan di luar Daerah Perkotaan dikenakan Landrente
(Pajak Bumi). Sementara untuk Penduduk Pribumi sebagai
Penduduk Asli Indonesia mempunyai Agrarische Eigendom di
daerah Perkotaan dikenakan Pajak dengan bukti Verponding
Indonesia. Tahun 1961 berubah namanya dengan sebutan
Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA), selanjutnya pada tahun
1986 pungutan pajaknya digunakan sebutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dengan dikeluarkan UU Nomor 12 Tahun
1985. Dinamika/perkembangan pengaturan tentang tanda
bukti perpajakan dari Jaman Belanda sampai dengan sekarang
sebagai berikut:

28 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa