Page 62 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

e. Jenis penggunaan tanahnya (sawah, perkampungan,
pekarangan, tegalan, dan sebagainya).

f. Nomor Verponding;
g. Luas tiap-tiap bidang tanah dalam meter persegi
diperinci pula sesuai sifat hak atas tanahnya.

6. Dibentuk suatu Panitia untuk kemudian mengajukan
permohonan kepada Gubernur atau untuk Provinsi di
Luar Pulau Jawa dan Madura, apabila keadaan khusus
menghendakinya, misal Jaraknya terlalu jauh sehingga tidak
efisien dan efektif, maka permohonan secara mendesak
dapat disampaikan kepada Kepala Pemerintahan
Setempat (KPS) [Kecamatan/Distrik] dengan melampirkan
keterangan-keterangan yang diperlukan guna kepentingan
untuk perundingan dengan para pemilik/pemegang hak
atas tanah. Adapun Susunan Panitia sebagai berikut:

a. Gubernur;
b. Kepala Pemerintahan Setempat (KPS);

c. Seorang Pejabat dari Kantor Pendaftaran Tanah
setempat yang berpangkat ahli ukur (sebagai
Anggota). Jika, tanah yang akan dibeli/dibebaskan
ternyata terletak di dalam lingkungan wilayah Ibu
Kota Provinsi, Keresidenan, Kabupaten atau Kotapraja
maupun di daerah lain untuk mana menurut Peraturan
perundang-undangan terhadap pemindahan haknya
atau dalam hal dibebani dengan hak-hak kebendaan,
kecuali Creadit verband, diperlukan suatu akta, maka
sedapat mungkin harus diangkatnya seorang pejabat
dari Kantor Pendaftaran Tanah;

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 33