Page 58 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 58
Pada Jaman Pemerintahan Hindia Belanda:
a. bagi mereka yang tunduk pada Hukum Barat (KUHPerdata)/
Burgerlijke Wet (BW) dengan Recht van Eigendom (RvEg)
administrasinya dilakukan oleh Jawatan Pajak dan
penyelenggaraan Pendaftaran Tanahnya dilaksanakan oleh
Pejabat Balik Nama (Overschrrijving Ambtenaar), RVEg di
Daerah Perkotaan dikenakan kewajiban membayar Pajak
(namanya Verponding Eropa);
b. pemegang RvE., di luar Daerah Perkotaan dikenakan
Landrente atau Pajak Bumi (Pethuk, Pipil, Girik, dll).
Sebagai Contoh untuk Bali, Lombok, Sulawesi, Hulu Sungai
di Kalimantan dan Bima, Dompu, Anggar serta Sumbawa
berdasarkan Stadblaad 1923 Nomor 425, dan Stadblaad
Tahun 1931 Nomor 168). Sementara dikenakan kepada
pemegang Rv E., di Pulau Jawa dan Madura berlaku
Staatblad. 1927 Nomor 163, Jo. 1931 Nomor 168).
Kemudian untuk pemegang RvEg., yang berstatus Pribumi
yang tunduk pada Hukum Adat sebagai Penduduk Asli
mempunyai RvEg di daerah Perkotaan dikenakan Pajak dengan
bukti Verponding Indonesia, sedangkan untuk Penduduk yang
termasuk dalam Golongan Eropa yang tunduk pada Hukum
Perdata Barat/BW dikenakan Pajak dengan bukti Verponding
Eropa.
Bambang Eko Supriyadi (2014, 152-153) dalam Boedi
Harsono (202, 84) menyebutkan bahwa Sampai dengan tahun
1961, ada tiga macam pungutan pajak tanah, yaitu:
a. bagi tanah-tanah dengan hak barat;
b. bagi tanah-tanah hak adat yang berada di wilayah gemeente
(kota): verponding Indonesia; dan
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 29
