Page 60 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

11372), dan yang termuat di dalam Gouvernements Besluit
(Keputusan Gubernur/Pemerintah) tanggal 8 Januari 1932
Nomor 23 (Bijblad 12746); Pasal 1 Bijblad Nomor 11372, Jo
Bijblad 12746 tersebut menegaskan bahwa:

“het verkrigen van de vrije beschikking over voor den Lande benoodigde
gronden gesschiedt als regel bij minnelijke overeenkomst. Indien, al of
niet verband met een bij ordonnantie afgekondigde verklaring, dat het
algemeen nut onteigening van eenig goed of recht vordert, het Land
Blijvend de vrije beschikking noodig heft over grond, wordt gerracht dat
doel te bereiken bij minnelihke overeenkomst met de betrokken eigenaren
en rechthebbenden, Daarbij worden de wolgende voorschriften in scht
genomen.” (Pengambilan tanah untuk keperluan Pemerintah pada
azasnya harus diselenggarakan dengan persetujuan pemiliknya. Apabila,
baik berhubung dengan ataupun tidak adanya suatu Undang-Undang yang
menyatakan bahwa kepentingan umum menghendakinya pencabutan hak
milik atas suatu benda atau hak, maka maksud itu hendaknya dicapai
melalui jalan perundingan dengan para pemiliknya atau yang berhak.
Untuk keperluan itu ketentuan-ketentuan di bawah ini harus diindahkan).
(Per UU Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah, 1981: 673-674)

Kedua Bijblad tersebut dicabut oleh ketentuan Diktum
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15
Tahun 1975 yang menyatakan: “Mencabut Bijblad No. 11372
jo Bijblad No. 12746 dan lain-lain peraturan perundangan yang
berkenaan dengan Panitia Pembelian Tanah untuk keperluan
Pemerintah”.

Secara garis besar mekanisme/proses pembelian tanah
yang menerapkan Gouvernements Blesluit (Keputusan
Gubernur/Pemerintah) tanggal 1 Juli 1927 Nomor 7 (Bijblad
Nomor 11372), dan yang termuat di dalam Gouvernements
Besluit (Keputusan Gubernur/Pemerintah) tanggal 8 Januari
1932 Nomor 23 (Bijblad 12746) dapat diuraikan sebagai berikut:

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 31