Page 52 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

tanah-tanah milik adat dikategorikan sebagai tanah domain
yang tidak bebas; Kedua, terhadap tanah-tanah yang dikuasai
dengan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat dikategorikan
sebagai tanah negara tidak bebas. Konsekuensi dari
pembedaan ke dalam 2 jenis kategori ini, membawa implikasi
dalam prosedur/mekanisme pengambilan atau pembebasan
tanah hak milik menggunakan ketentuan Pasal 133 IS., yaitu
membayar ganti kerugian, sedangkan untuk kategori kedua
untuk tanah yang dikuasai dengan hak ulayat oleh Masyarakat
Hukum Adat karena dipersepsikan sebagai Tanah Negara
Tidak Bebas, maka hanya diberikan recognitie (sebagai bentuk
pengakuan/penghormatan).

Benturan kepentingan antara Pemerintah Hindia-Belanda
dengan penduduk pribumi Indonesia di berbagai wilayah
daerah Hindia Belanda, terjadi sejak diberlakukannya kebijakan
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), yang berlangsung dari
tahun 1830-1870. Selanjutnya menurut Adrian Sutendi (2007,
1) berdasarkan Tractaat London terhitung mulai tanggal 13
Agustus 1814 terjadi pergantian Pemerintahan dari Pemerintah
Inggris kepada Pemerintah Hindia Belanda, yang intinya bahwa
Indonesia sudah harus dikembalikan kepada kekuasaan
Belanda. Akan tetapi, terjadi keterlambatan pergantian
pemerintahan, dikarenakan Komisi yang akan menerima
penyerahan tersebut baru tiba di Pulau Jawa pada tanggal 1
Maret 1816, dan Komisi tersebut baru mengadakan persidangan
di Batavia pada tanggal 26 April 1816. Dengan keterlambatan
tersebut berimplikasi pada serah terima kekuasaan baru terjadi
pada tanggal 13 Juli 1816 yaitu setelah terbit Surat Keputusan
dari Eropa melalui Gubernur Jenderal Inggris di Benggala.
Pada serah terima tersebut Inggris meminta jaminan kepada

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 23