Page 48 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 48
Dalam perjalanannya program pembangunan, kebijakan
politik (Hamidah, 2012), sistem kepemimpinan, sistem
pemerintahan, arah pengembangan ekonomi, kondisi sosial-
budaya yang terus berubah, kajian riset terkait pelaksanaan
pengadaan tanah, sistem/regulasi yang mengatur terkait
agraria/pertanahan membawa pengaruh terhadap sistem dan
pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. Berikut disajikan
perjalanan pengaturan dan pelaksanaan pengadaan tanah di
Indonesia dari masa ke masa.
A. Masa Penjajahan Belanda
Beberapa literatur mengatakan bahwasanya penjajahan
Belanda yang berlangsung ± 350 tahun meninggalkan sejarah
panjang bagi masyarakat Indonesia (Nugraha, Utomo 2018).
Pada masa penjajahan Pemerintah Hindia-Belanda yakni
di tahun 1870-an pemerintahan dan politik hukum kolonial
memiliki pengaruh sangat kuat dan besar terhadap eksistensi
tanah ulayat dengan diundangkannya Agrarisch Wet 1870 dan
menetapkan peraturan pelaksanaannya yakni Agrarisch Besluit.
Di dalam peraturan tersebut memuat dan memberlakukan azas
Domain Verklaring yakni Negara Hindia-Belanda merupakan
pemegang hak milik atas tanah-tanah yang tidak berada di
bawah penguasaan hak privat sebagaimana diatur dalam
hukum Belanda, sehingga di masa ini tanah yang tidak memiliki
alat bukti atas nama kepemilikan perseorangan/ badan hukum
privat, maka terhadap tanah tersebut haknya menjadi tanah
negara. Dalam Agrarisch Wet ini ditegaskan bahwa pemerintah
bukan pemilik tanah, namun berdasarkan asas domain maka
yang memiliki semua tanah selain dapat dibuktikan dengan
adanya eigendom dan agrarisch eigendom adalah negara
(Sudrajat, 2019).
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 19
